Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mampukah Mahasiswa Melakukan Perbaikan Data DTKS?


Mampukah Mahasiswa Melakukan Perbaikan Data DTKS?
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini

LOMBOK - Kemensos RI melakukan beberapa terobosan untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan cara melibatkan mahasiswa Indonesia.

Kemensos telah mengambil kebijakan dengan melibatkan mahasiswa dan menyiapkan anggaran dana sebesar Rp. 178 Milyar untuk memperbaiki DTKS tersebut.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menjadi tantangan ibu “Risma” di Kemensos. Sudah hampir satu tahun menjabat masalah pemadanan DTKS masih belum juga rampung, padahal seluruh program bansos bermuara dari data ini.


Salah satu langkah yang diambil oleh ibu “Risma” adalah dengan menggandeng Kementerian lain, salah satunya yaitu Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan cara melibatkan mahasiswa yang sedang KKN atau istilah lain.

Model Kerangka program ini mirip Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang banyak dilakukan sejumlah kampus di Tanah Air yang selama ini berjalan, nantinya mahasiswa tentunya akan bekerjasama dengan pemerintah desa atau pihak terkait untuk melakukan perbaikan DTS tersebut.

Perempuan yang biasa disapa “Risma” itu mengatakan pihaknya sudah mendata sebanyak 5.140 mahasiswa dari seluruh daerah untuk membantu Kemensos melakukan validasi dan verifikasi data orang miskin yang termasuk dalam DTKS. Mahasiswa ini akan dibagi menjadi tim berisi 5 orang yang akan diberikan uang program senilai Rp10 juta.

"Anggarannya dari Kemensos dulu, ini anggaran pendataan yang sudah kita refocusing dan minta mahasiswa melakukan evaluasi serta memperbaiki data, totalnya Rp.178 miliar," kata ibu Menteri kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Para mahasiswa nantinya dituntut untuk menjalankan sejumlah proyek berupa pemberdayaan masyarakat maupun membantu Kemensos untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial (bansos).


Menteri Sosial mengatakan, dana itu tersebut didapat dari refocusing anggaran untuk pendataan keluarga miskin yang kini perannya bakal dilakukan oleh para mahasiswa peserta program tersebut.

Namun banyak pihak yang meragukan kebijakan yang diambil oleh Kementian Sosial akan berjalan sesuai rencana alih-alih akan sukses, ini karena yang mengerjakan adalah orang yang belum paham sama sekali tentang data apalagi lapangan.

Alasan itu tentunya sangat sangat masuk akal, karena yang namanya mahasiswa belum paham betul kondisi real dilapangan, apalagi nantinya kalau ditempatkan pada lokasi yang bukan tempat tinggalnya, maka besar kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan data yang akurat, belum lagi ada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data tersebut yang tentunya bisa membuat mahasiswa dilema untuk mengambil keputusan karena disana ada kepentingan-kepentingan beberapa pihak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perbaikan data DTKS itu tidak semudah yang dibayangkan karena harus melalui proses panjang, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai Kementrian Sosial, karena sudah banyak bukti, desa melakukan perbaikan data DTKS tapi hasilnya tidak ada perubahan signifikan, malahan lebih banyak yang tidak ada perubahan. Ungkap salah seorang operator SIKS NG.

9 comments for "Mampukah Mahasiswa Melakukan Perbaikan Data DTKS?"

  1. Begitulah menteri lebih percaya KPD mhsw yg blm bgtu paham dg apa yg dikerjakan daripd bbrp 0ndpng sodisl yg sudah ada di daerah? Sebaikya menteri meyakini daerah utk membuat regulasi utk dtks dg kearifan lokal?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sepakat, harusnya sih yang diminta untuk perbaikan DTKS cukup Pendamping Sosial saja, karena mereka sudah paham kondisi yang ada di lapangan, dan tentunya koordinasi akan lebih mudah dan cepat.

      Delete
  2. Ini ibu Mentri soaial buang2 anggaran disaat Indonesia terpuruk.danbapa gunanya sudah ada pekerja sosial yg ada di kec.dan mereka kan bentukan juga dr keentrian sosial.kl sdh TDK percaya dengan PKSK.yg di bentuk oleh kemsos berarti Kemensos sendiribsdh gagal.dlm program

    ReplyDelete
  3. Seharusnya Maksimalkan dulu hasil perbaikan, Hasil perbaikan saja entah kemana hasilnya, sekarang menggunakan yg lain, masih lebih baik perbaikan era Juliari ketibang ini!!!

    ReplyDelete
  4. Kenapa tdk memberdayakan sdm yg sudah ada.

    ReplyDelete
  5. Kenapa tdk memberdayakan sdm yg sudah ada.

    ReplyDelete
  6. Mahasiswa tidak akan tahu prosesnya dilapangan, yang tahu dilapangan rekan2 puskesos, fasilitator slrt, PSM, dan di kecamatan TKSK... Dan DTKS berbasiskan aplikasi ada akun dan password untuk membuka aplikasi Siks ng, pendataan tetap harus ke lapangan, kemudian selesai mendata musdes, baru di input ke aplikasi dan dipadankan dengan dukcapil, mahasiswa pasti kordinasi sampe desa dan kec tidak akan ke lapangan mendata atau verval..

    ReplyDelete
  7. barang wis kadung yo ngopo maneh.....

    ReplyDelete